Bento
Oleh: Iwan Fals

Namaku Bento, rumah real estate
Mobilku banyak, harta melimpah
Orang memanggilku, bos eksekutif
Tokoh papan atas, atas sgalanya, asik!

Obral soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku
Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, woo jagonya
Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah
Siapa yang mau berguru, datang padaku, sebut 3 kali namaku
Bento bento bento.. asik..

Surat Buat Wakil Rakyat
Oleh: Iwan Fals

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung dpr
Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman teman dekat
Apalagi sanak famili

Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu “setuju……”

Iklim dan sistem demokrasi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir telah berkembang sangat pesat. Dimulai dari dihentikannya oligopoli tiga partai zaman Orde Baru menjadi sistem multipartai, dibentuknya DPD sebagai bagian dari sistem parlemen bikameral, pemilihan presiden langsung, dan juga pilkada provinsi dan kabupaten.

Semuanya menggambarkan dinamisnya perubahan yang oleh kebanyakan kalangan dianggap sebagai perkembangan yang sangat positif. Pada setiap periode lima tahun, ada empat kegiatan besar yang harus dilakukan: pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada provinsi, dan pilkada kabupaten.

Penyelenggaraan sistem demokrasi ini tentu harus ada harga yang dibayarkan oleh kita semua rakyat Indonesia, yang berbentuk pengeluaran pemerintah melalui APBN.

Pada tahun anggaran 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan dana Rp 13,5 triliun yang merupakan penurunan dari jumlah anggaran yang diajukan oleh KPU, yaitu Rp 14,1 triliun. Dengan adanya penurunan anggaran ini maka KPU harus menekan biaya masing-masing komponen agar memenuhi pagunya.

Jika proporsi penggunaan anggaran ini sama dengan proporsi yang diajukan, maka bisa diperkirakan anggaran 2009 untuk pemilu DPR adalah Rp 4,82 triliun dan pemilu presiden sebesar Rp 8,68 triliun. Sebelumnya untuk anggaran 2008, KPU mendapat alokasi dana Rp 6,67 triliun. Jika kita asumsikan proporsi pengeluaran yang sama bisa digunakan untuk tahun anggaran 2008, jatah anggaran untuk pemilu presiden adalah Rp 4,29 triliun. Simpelnya, total biaya yang diperlukan untuk memilih paket presiden dan wakil presiden baru Indonesia untuk lima tahun ke depan Rp 12,97 triliun.

Untuk memilih anggota legislatif, perhitungannya menjadi lebih rumit karena ada beberapa tingkat pemilihan anggota legislatif, mulai dari DPR Pusat, DPRD I, DPDRD II, dan DPD. Untuk menyederhanakan analisis, kita misalkan saja untuk masing-masing kategori kegiatan tersebut bobot pembiayaannya sama. Jadi biaya penyelenggaraan pemilu pusat sama bobotnya dengan pemilu DPRD I dan II, dan juga DPD. Dari total anggaran pemilu legislatif sebesar Rp 7,19 triliun tadi bisa dibagi empat untuk masing-masing tingkat pemilihan sehingga anggaran untuk memilih anggota DPR pusat adalah sebesar Rp. 1,8 triliun.

Mengingat pada pemilu 2009 akan dipilih 550 anggota legislatif DPR pusat, untuk memilih seorang anggota DPR akan diperlukan biaya Rp 3,27 miliar per anggota DPR terpilih nantinya. Jika kita bagi total anggaran untuk penyelenggaraan pemilu nanti yang sebesar Rp 20,17 triliun tadi dengan jumlah seluruh pemilih sebesar 174,41 juta jiwa, maka biaya yang dikeluarkan untuk memilih pasangan presiden dan wapres sebesar Rp. 115,647 untuk setiap pemilih.

Jika kita bandingkan ini, misalnya dengan pengeluaran negara untuk kesehatan sebesar Rp 155,695 per orang (National Health Account 2006) terlihat jelas bahwa ongkos penyelenggaraan pemilu ini mahal adanya. Apalagi, jika dilihat analisis di atas baru terbatas pada biaya yang dikeluarkan oleh KPU dan belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh institusi terkait lainnya.

Biaya pengamanan pemilu, ongkos kampanye masing-masing parpol, caleg, dan capres, dan lain-lain belumlah masuk dalam hitungan tersebut. Belum lagi biaya yang diperlukan untuk memberikan gaji, fasilitas dan biaya operasional bagi mereka yang terpilih nantinya menjalankan tugasnya masing-masing.

Mungkin tidak ada yang tidak sepakat jika demokrasi adalah jalan terbaik yang harus dilalui Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup bernegara. Pemilu adalah tahap terpenting yang harus dilalui untuk menjamin terlaksananya demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, ongkos pemilu yang harus dikeluarkan adalah konsekuensi logis dari kemauan kita mengikuti jalan demokrasi. Uang yang dikeluarkan sebesar itu mungkin harga tepat yang harus dibayar dalam proses demokrasi ini.

Mahalnya biaya proses demokrasi kita haruslah diimbangi oleh kinerja dan integritas para pengemban amanat demokrasi. Masyarakat yang pada gilirannya harus membayar ongkos demokrasi lewat pajak dan pengurangan fasilitas yang disediakan negara berhak meminta pertanggungjawaban mereka yang duduk di kursi empuk Senayan dan Istana Merdeka. Jika tidak, antipati masyarakat mungkin akan lebih muncul dan tingkat partisipasi politik akan menurun karenanya.

Sayangnya, masih sering rakyat Indonesia mendengar suara sumbang dan mencium bau busuk dari institusi pengemban amanah demokrasi. Terbongkarnya berbagai kasus suap bermiliar rupiah yang melibatkan para anggota legislatif, misalnya, semakin memperpuruk reputasi lembaga pengemban amanah itu.

Harapan besar yang semula timbul dari hasil reformasi 1998 seakan terus pudar. Tidak tampak perubahan berarti dari Senayan atau bahkan mungkin terasa lebih buruk dibanding dulu akibat diangkatnya kasus-kasus ini oleh KPK.
Harapan kita ke depan tentunya mereka yang terpilih di berbagai tingkatan dari pemilu mendatang sadar, rakyat Indonesia telah mengorbankan uang yang besar untuk memilih mereka. Mudah-mudahan itu kemudian bisa menjadi cambuk agar mereka dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya.

Dono Widiatmoko, Sekretaris ICMI UK, Senior Lecturer di University of Salford, Inggris
Republika, 17 Desember 2008

MERDEKA itu CERDAS

Pemerintah harus mampu memerhatikan dan memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negaranya, tidak saja terkait hak sipil dan politik, melainkan juga terkait hak-hak sosial dan ekonomi.

”Tidak cuma itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan keseimbangan proses demokratisasi, tidak hanya terkait demokrasi dalam konteks politik, melainkan juga demokrasi secara ekonomi dan sosial,” kata Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Jumat (8/8), saat peluncuran buku karyanya, Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah, di Bentara Budaya Jakarta.

Turut hadir dan memberikan sambutan antara lain Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
”Untuk bisa melakukan semua itu diperlukan falsafah dasar sebagai pemberi arah pembangunan. Filosofi dasar itu tidak lain adalah Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi tidak mendasarkan dirinya sebagai liberalisme murni, yang hanya mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan politik,” ujar Fadel.
Selain menjamin kebebasan politik dan sipil, konstitusi seharusnya juga menjamin kebebasan ekonomi dan sosial setiap warga negaranya.
”Sayangnya, sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia dinilai masih belum menjalankan ideologi Pancasila dan UUD 1945, yang telah dibuatnya sendiri,” ujar Fadel.
Dalam sejarahnya, pemerintahan di Indonesia masih seolah berjalan dari kanan ke kiri, dari penerapan ideologi yang sangat liberal serta kapitalistik dan bahkan sempat pernah menjadi bentuk pemerintahan yang otoriter dan represif.
”Sekarang pun terkesan kuat kebijakan dan kegiatan ekonomi dan sosial yang ada cenderung berjalan secara sangat liberal,” ujar Fadel.
Padahal, liberalisme lebih menginginkan semakin dikurangi dan diperkecilnya peran negara, sementara kebebasan pasar diselenggarakan secara sebebas-bebasnya sehingga diharapkan kemudian akan terjadi semacam keseimbangan di masyarakat.

Demokrasi ”ngomong”
Dalam kesempatan yang sama, wartawan senior yang juga Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, menyoroti keberadaan demokrasi di Indonesia, yang masih terhenti sebatas bentuk demokrasi ngomong (talking democracy), bukan demokrasi yang bekerja (working democracy).
”Kelemahan sebagian masyarakat kita masih sekadar ngomong doang dan belum melaksanakan. Jadi tidak heran demokrasi kita pun masih talking democracy dan bukan working democracy,” ujar Jakob.
Pendapat senada disampaikan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, salah seorang pembahas buku tersebut. Menurut dia, demokrasi di Indonesia akan selalu mendapatkan tantangan, terutama dari kalangan masyarakat sendiri, khususnya di tingkat bawah (akar rumput).
”Dalam kondisi seperti itu justru para pemimpin di tingkat lokal yang memiliki beban berat untuk menjawab tantangan masyarakatnya,” katanya.

Sumber: KOMPAS, 9 Agustus 2008

Pertama adalah tingkatan membaca yang paling dasar, yakni membaca sebagai kegiatan melafalkan rangkaian huruf. Dalam tahap ini, arti atau makna suatu kata belum menjadi ukuran bagi seseorang untuk bisa melakukan pembacaan. Contohnya adalah seperti anak kecil yang sedang belajar membaca. Seperti halnya seekor burung beo yang mampu mengucapkan kata-kata tertentu. Bagi anak kecil, kandungan makna dari kata atau kalimat yang terucap tidaklah terlalu penting. Yang dimaksud kelancaran membaca pada tahap ini adalah tajwid (hal bagusnya ucapan) jadi fashakhatul kalam (fasihnya pembicaraan) ditentukan oleh makharijul khuruf (kelancaran dan ketepatan lidah dalam mengeluarkan bunyi huruf).

Namun perlu diingat bahwa karena lambang-lambang huruf (tulisan) di dunia ini beraneka ragam, maka tidak semua orang mampu membaca seluruh lambang-lambang huruf yang ada. Ada huruf Latin, huruf Arab, huruf Jawa, huruf Kanji dll. Bahkan kadang-kadang bahasa dari suatu bangsa menggunakan huruf yang bukan milik bangsa tersebut. Misalnya bangsa Indonesia dan Inggris yang memakai huruf Latin. Oleh karena itu dalam kenyataannya, banyak sekali orang yang mampu membaca, dalam arti sekadar melafalkan huruf, kata atau kalimat bahasa Arab, namun tidak memahami arti dari huruf, kata atau kalimat yang dibacanya.

Kedua, adalah membaca suatu teks tertulis sekaligus memahami arti atau makna yang dikandungnya. Inilah kemampuan membaca yang sebenarnya. Jadi membaca pada tingkatan kedua ini adalah kemampuan membaca tekstual (tersurat), yakni ketika seseorang membaca suatu teks sekaligus memahami arti yang dibacanya.

Ketiga, adalah kemampuan membaca tekstual dari ungkapan-ungkapan sastra dan metafor-metafor yang eksplisit. Yakni kemampuan membaca sebuah teks yang mempunyai kandungan sastra yang disertai oleh tanda-tanda tertentu secara eksplisit, yakni: seperti, umpama, misal, ibarat, bagaikan, penaka, dll. Contoh: “Hati-hati dalam memilih jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung.”

Keempat, adalah kemampuan membaca ungkapan-ungkapan sastra dan metafor-metafor yang tidak eksplisit, dalam arti tidak ada tanda-tandanya yang jelas. Bisa dikatakan dalam teks ini terkandung sastra tinggi, sehingga untuk membacanya dibutuhkan kemampuan ekstra hati-hati dan waspada, tidak boleh gegabah. Contohnya dalam kalimat: “Walaupun orangtuaku sudah membanting tulang, memeras keringat dan memutar otak, tetapi kehidupan kami masih saja senin-kamis.”

Kelima, adalah kemampuan membaca yang tersirat dari suatu yang tersurat, atau konteks yang lebih luas di dalam suatu teks. Kemampuan membaca hal-hal yang tersirat dari suatu teks tertulis ini merupakan tingkatan yang tertinggi dalam membaca suatu teks tertulis, karena sudah dikaitkan dan dipersentuhkan dengan realitas dan aktualitas kehidupan, baik dengan sejarah masa lalu maupun keadaan saat ini. Oleh karena itu selain harus mempelajari sastra dari suatu bahasa, pemahaman pada budaya dari suatu bangsa yang memakai bahasa tersebut amat membantu dalam upaya memahami makna atau arti yang tersirat dari suatu bahasa. Misalnya sebuah judul berita dalam surat kabar harian KOMPAS (23 Desember 2003): “TNI AD Akan Turun jika Pemilu Berdarah.”

Bahasa dalam buku ilmiah berbeda dengan bahasa dalam buku sastra atau bahasa dalam surat kabar. Bahasa di dunia hukum tidak sama dengan bahasa di bidang ekonomi atau bahasa di lingkungan politik. Misalnya kita ambil contoh istilah “partai”. Ada partai politik, partai tambahan, dan ada pula partai kecil (eceran) atau partai besar (kulakan).

Rambu-rambu lalu lintas, simbol-simbol dalam ilmu kimia, atau lambang-lambang matematika dan sebagainya mempunyai makna sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Perlambang, simbol, metafor, logo, signage, kode, sandi, tanda, rambu dan sebagainya hanya bisa dibaca dengan benar apabila seseorang memahami sastra dan budaya dari suatu bangsa yang bersangkutan (dunianya masing-masing), karena sudah masuk ke dalam wilayah semiotik dari suatu bangsa atau lingkungan masing-masing. Contoh dalam al-Quran diantaranya adalah fawatikhus suwar (huruf-huruf dalam ayat pembuka suatu surat).

Dalam hubungan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa suatu bahasa, yang paling sederhana sekalipun, sebenarnya adalah “perlambang”. Dan dari pembuktian sejarah, ada dua macam bentuk tulisan, yaitu pictogram (berbasis gambar) dan ideogram (berbasis ide), yang dalam perkembangannya saat ini bahkan muncul icon-icon (lambang-lambang visual) sebagai bentuk bahasa yang relatif baru.

Keenam, adalah kemampuan membaca fakta-fakta non tekstual (tanda-tanda atau ayat di alam semesta). Dalam kaitan ini perlu difahami bahwa ada dua macam ayat, yakni ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah (qur’aniyah). Ayat kauniyah adalah ayat non tekstual yang tersembunyi di balik fenomena kenyataan alam semesta (sunnatullah) sedangkan ayat qauliyah adalah ayat tekstual (qur’aniyah) yang sudah terdokumentasi dalam muskhaf ‘Utsmany, yakni kitab suci al-Quran.

Ketujuh, adalah kemampuan membaca fakta-fakta non tekstual baik yang sudah berlangsung (masa lalu), yang sedang berlaku (masa kini), dan yang akan datang (masa depan). Tentu saja kemampuan membaca yang terakhir ini adalah kemampuan membaca yang paling sulit karena merupakan kemampuan yang paling tinggi, yang biasanya dimiliki oleh orang-orang istimewa seperti para Nabi dan Rasul. Tanpa melalui tahapan atau tingkatan membaca sebelumnya, tidak mungkin seseorang akan mempunyai kemampuan membaca tingkat terakhir ini. Bagi manusia biasa (yang bukan Nabi), untuk mencapai kemampuan membaca yang seperti ini maka harus betul-betul disiplin ilmiah secara total, karena yang bisa mewarisi para Nabi hanyalah ulama (para ahli ilmu).

Bagi seseorang yang sudah sampai pada kemampuan membaca tingkat ketujuh ini maka apabila dia disiplin dalam keilmuannya (disiplin ilmiah) dan diberi izin oleh Allah, dia akan mampu membaca berbagai macam fenomena (kasyaf) untuk membuka kunci-kunci rahasia yang tersembunyi (mafatikhul ghaib), membuat sinyalemen-sinyalemen maupun prakiraan-prakiraan (prediksi) masa depan, serta kemungkinan-kemungkinan dan alternatif-alternatif tentang masa depan (futurologi).

Demikian itulah tujuh tingkatan membaca yang apabila manusia mau meningkatkan kemampuannya setahap demi setahap maka seakan-akan cakrawala kesadarannya akan naik menembus tujuh lapis langit menuju ke ufuk yang paling tinggi (al-ufuq al-a’laa). Wallahu a’lamu bishawaab.

Adib Susila Siraj

Osama dan Obama

My fellow citizens:

I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our nation, as well as the generosity and cooperation he has shown throughout this transition.

Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often, the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because We the People have remained faithful to the ideals of our forebearers, and true to our founding documents.

So it has been. So it must be with this generation of Americans.

That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age. Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered. Our health care is too costly; our schools fail too many; and each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet.

These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less measurable but no less profound is a sapping of confidence across our land — a nagging fear that America’s decline is inevitable, and that the next generation must lower its sights.

Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America: They will be met.

On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord.

On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn-out dogmas, that for far too long have strangled our politics.

We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to generation: the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.

In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of shortcuts or settling for less. It has not been the path for the fainthearted — for those who prefer leisure over work, or seek only the pleasures of riches and fame. Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things — some celebrated, but more often men and women obscure in their labor — who have carried us up the long, rugged path toward prosperity and freedom.

For us, they packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new life.

For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash of the whip and plowed the hard earth.

For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sahn.

Time and again, these men and women struggled and sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life. They saw America as bigger than the sum of our individual ambitions; greater than all the differences of birth or wealth or faction.

This is the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on Earth. Our workers are no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week or last month or last year. Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions — that time has surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.

For everywhere we look, there is work to be done. The state of the economy calls for action, bold and swift, and we will act — not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together. We will restore science to its rightful place, and wield technology’s wonders to raise health care’s quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. And all this we will do.

Now, there are some who question the scale of our ambitions — who suggest that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are short. For they have forgotten what this country has already done; what free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose, and necessity to courage.

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them — that the stale political arguments that have consumed us for so long no longer apply. The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works — whether it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified. Where the answer is yes, we intend to move forward. Where the answer is no, programs will end. And those of us who manage the public’s dollars will be held to account — to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day — because only then can we restore the vital trust between a people and their government.

Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control — and that a nation cannot prosper long when it favors only the prosperous. The success of our economy has always depended not just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity; on our ability to extend opportunity to every willing heart — not out of charity, but because it is the surest route to our common good.

As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our Founding Fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience’s sake. And so to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born: Know that America is a friend of each nation and every man, woman and child who seeks a future of peace and dignity, and that we are ready to lead once more.

Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with sturdy alliances and enduring convictions. They understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power grows through its prudent use; our security emanates from the justness of our cause, the force of our example, the tempering qualities of humility and restraint.

We are the keepers of this legacy. Guided by these principles once more, we can meet those new threats that demand even greater effort — even greater cooperation and understanding between nations. We will begin to responsibly leave Iraq to its people, and forge a hard-earned peace in Afghanistan. With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat, and roll back the specter of a warming planet. We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its defense, and for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken; you cannot outlast us, and we will defeat you.

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus — and nonbelievers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace.

To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society’s ills on the West: Know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no longer afford indifference to suffering outside our borders; nor can we consume the world’s resources without regard to effect. For the world has changed, and we must change with it.

As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol far-off deserts and distant mountains. They have something to tell us today, just as the fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages. We honor them not only because they are guardians of our liberty, but because they embody the spirit of service; a willingness to find meaning in something greater than themselves. And yet, at this moment — a moment that will define a generation — it is precisely this spirit that must inhabit us all.

For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies. It is the kindness to take in a stranger when the levees break, the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which sees us through our darkest hours. It is the firefighter’s courage to storm a stairway filled with smoke, but also a parent’s willingness to nurture a child, that finally decides our fate.

Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends — hard work and honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism — these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a return to these truths. What is required of us now is a new era of responsibility — a recognition, on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation and the world; duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a difficult task.

This is the price and the promise of citizenship.

This is the source of our confidence — the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny.

This is the meaning of our liberty and our creed — why men and women and children of every race and every faith can join in celebration across this magnificent Mall, and why a man whose father less than 60 years ago might not have been served at a local restaurant can now stand before you to take a most sacred oath.

So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far we have traveled. In the year of America’s birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people:

“Let it be told to the future world … that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive… that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet [it].”

America. In the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and endure what storms may come. Let it be said by our children’s children that when we were tested, we refused to let this journey end, that we did not turn back, nor did we falter; and with eyes fixed on the horizon and God’s grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations.